You are here: Home

MASYARAKAT RENDU DUKUNG SURVEI LOKASI WADUK

Masyarakat Rendu, Kecamatan Aesesa Selatan yang diwakili oleh sejumlah tokoh-tokoh adat, mendatangi Kantor Bupati Nagekeo, pada Senin 13 Juni 2015, guna menyampaikan dukungan seluruh masyarakat Rendu terhadap Pemerintah dan Tim Pengkaji untuk melakukan survei lokasi waduk dan pada saat yang bersamaan perwakilan masyarakat Adat rendu menyampaikan 8 pernyataan sikap mereka terhadap rencana pembangunan waduk tersebut.

Kedatangan Masyarakat Adat Rendu disambut baik oleh Bupati Nagekeo Elias Djo, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Nagekeo Julius Lawotan, serta dihadiri juga oleh para Pimpinan SKPD dan Aparatur Sipil Negara di Aula VIP Kantor Bupati Nagekeo. Dalam tatap muka tersebut, Tokoh Raja Ulu Tanah Gabriel Bedi, Raja Eko Tana Aloysius Lepa dan Perwakilan dari seluruh masyarakat Rendu Fransiskus Dapa menyatakan mendukung Tim Survei melakukan kajian atau survei lokasi pembangunan waduk, karena sejalan dengan Program Pemerintah Pusat, Program Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Dukungan masyarakat Rendu tersebut disertai dengan 8 pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 68 anggota masyarakat adat rendu dan dibacakan langsung oleh salah satu tokoh muda Rendu, Donatus Djogo dihadapan Bupati Nagekeo, Sekretaris Daerah, para Pimpinan SKPD dan para Aparatur Sipil Negara yang hadir pada saat itu.

Adapun 8 pernyataan sikap dari Masyarakat Rendu dan fungsionaris Adat Rendu sebagai berikut. Pertama, mendukung Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama tim survei melakukan kajian atau survei di lokasi pembangunan waduk. Kedua, meminta pemerintah untuk tetap memberikan rasa aman dan rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak kajian dan survei pembangunan waduk. Ketiga, kajian teknis rencana pembangunan waduk harus memperhatikan kelayakan, sehingga tidak mengorbankan masyarakat adat Rendu. Keempat, menolak semua bentuk provokasi dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan pengkajian dan survei pembangunan waduk yang mengatasnamakan masyarakat adat Rendu. Kelima, jika oknum atau sekelompok orang yang menghadang kegiatan survei oleh Pemerintah, tindakan itu menjadi tanggung jawab oknum atau kelompok, bukan fungsionaris adat Rendu. Keenam, pola pendekatan yang dilakukan Pemerintah tidak menggunakan pendekatan kekuasaan, tetapi harus menggunakan pendekatan budaya. Ketujuh, hasil pengkajian dan survei lokasi waduk harus dipresentasikan kepada masyarakat adat Rendu secara detail dan transparan dan akan ada pembahasan lebih lanjut bersama masyarakat adat rendu. Kedelapan, masyarakat adat dan fungsionaris adat Rendu mengusulkan nama Waduk Lambo diganti dengan nama Waduk Jokowi.

Mbay, AKm, 17 Juni 2016

By ADJ Administrator Bagian Administrasi Kemasyarakatan

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 901 times