Sepanjang Tahun 2021, Pemkab Nagekeo Renovasi 868 Unit Rumah Tidak Layak Huni

Mbay, nagekeokab.go.id – Sepanjang tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DKP) berhasil merenovasi rumah tidak layak huni (RLTH) sebanyak 868 unit.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Antonius Lori menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk merenovasi 868 RLTH tersebut dialokasikan dari berbagai sumber antara lain, Dana BSPS APBN 100 unit, DAK 48 serta APBD Kabupaten Nagekeo 728 unit.
Ia menuturkan, bantuan untuk peningkatan kualitas rumah bertujuan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Nagekeo diterima oleh Penerima manfaat masing-masing Rp. 20 juta per unit dengan rincian Rp 2,5 juta upah tukang dan Rp 17,5 juta belanja material, sebab, bantuan ini hanya bersifat stimulan selebihnya adalah swadaya penerima.
Selain bersumber dari beberapa sumber anggaran di atas, Ia menjelaskan bantuan perumahan tidak layak huni di Kabupaten Nagekeo juga diintervensi lewat Dana Desa dengan besaran anggaran bervariasi antara Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per unit.
“Kalau dari dana desa dalam catatan kami tahun ini ada 756 unit, besaran biaya per unit bervariasi mulai dari 20 sampai 30 juta” ujar Antonius di ruang kerjanya Rabu (15/12/2021).
Menurutnya, hingga saat ini progres fisik untuk pembangunan rumah bantuan yang bersumber dari APBN dan DAK sudah di atas 95 persen sedangkan yang berasal dari APBD Kabupaten Nagekeo rata-rata berkisar 50 sampai 75 persen.
Ia mengatakan, di tahun 2021 Dinasnya juga mengalokasikan anggaran guna merehabilitasi 10 unit rumah bantuan bagi korban bencana kebakaran dan tanah longsor.
Kata Dia, berdasarkan catatan DKP, dari total 26. 720 unit rumah yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Nagekeo, terdapat kurang lebih 11.074 rumah teridentifikasi tidak layak huni. Selain itu adapun catatan DKP terdapat 5.961 keluarga baru saat ini belum memiliki rumah.
“Dari tahun 2019 sampai 2021 tercatat baru 3.394 unit yang kita anggarkan lewat APBD 1, target kita sesuai RPJMD sampai 2023 harus bisa mencapai 10.000 unit” ujarnya.
Guna mencapai target tersebut, Kepala Bidang Perumahan Alfred Djuang mengatakan, pihaknya kembali mengalokasikan anggaran di tahun 2022 dari APBD 1 untuk 1020 unit RLTH.
Selain APBD 1 Kabupaten Nagekeo Tahun anggaran 2022, DKP juga sudah mengusulkan alokasi dana bantuan perumahan yang bersumber dari APBN via Kementerian PUPR lebih dari 1000 unit.
“Sudah kita usulkan 1000 lebih unit, untuk sekarang belum disetujui tapi biasanya di tahun berjalan pasti terealisasi” katanya.
Terpisah, Petrus Mula (43) warga Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa salah satu Penerima bantuan stimulan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemkab Nagekeo atas bantuan yang Ia terima.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi keluarga miskin seperti dirinya, apalagi saat ini pendapatan ekonominya tengah merosot akibat pandemi Covid-19.
“Terima kasih Pemda Nagekeo, ini sangat bermanfaat bagi kami masyarakat yang ekonomi pas-pasan” pungkas Dia.(RSN/Sevrin)

Copyright © 2021 Pemerintah Kabupaten Nagekeo. All Right Reserved.

Hits: 83

Translate »