Selanjutnya berdasarkan UU No. 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, yang menandai lahirnya Pemerintahan Gaya Baru, maka Swapraja Nagekeo, Swapraja Bajawa dan Swapraja Riung digabungkan menjadi satu Kabupaten yaitu Kabupaten Ngada. Kendatipun Kabupaten Ngada telah membingkai penyatuan dari ketiga swapraja, namun fakta sejarah menunjukan bahwa masing-masing Swapraja tetap memiliki dan mempertahankan otonomi budaya  khasnya  masing-masing. Bermula dari kemandirian budaya yang membentuk solidaritas politik pada akhirnya menjelma menjadi dukungan politik yang menghendaki adanya pendekatan pelayanan dan percepatan kesejahteraan di wilayah bekas Swaparaja Nagekeo, yang untuk mewujudkannya maka perlu dilakukan Pemekaran Kabupaten Ngada guna Pembentukan Kabupaten Nagekeo. Obsesi politik ini menjadi aspirasi yang terus diperjuangkan sejak Tahun 1965 oleh DPR-GR, yang dituangkan dalam pernyataan DPR-GR Nomor 1 Tahun 1965, Tanggal 15 Februari 1965 tentang permohonan kepada Pemerintah Agung RI untuk membagi Kabupaten Ngada menjadi Dua Daswati yakni Daswati Nagekeo dan Daswati Ngada.

Namun situasi politik ketika itu yang sangat traumatik terhadap disintegrasi bangsa menjadi dasar pertimbangan belum diresponsnya aspirasi yang menghendaki pembentukan Kabupaten Nagekeo tersebut. Cita-cita yang terus menggelora ini, kembali mengemuka ketika Masa Pemerintahan Bupati Johanes Samping Aoh, memperjuangkan penetapan “PP No. 65 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Ngada di Bajawa ke Kota Mbay, Kecamatan Aesesa”. Masyarakat yang pernah menjadi bagian dari Swapraja Nagekeo menyambut kebijakan ini sebagai peluang bagi pendekatan pelayanan dan percepatan pembangunan, namun fakta menunjukan bahwa rencana pemindahan Ibukota tidak dapat dilaksanakan dikarenakan yang Pertama, Ketiadaan dana untuk membiayai pemindahan oleh Pemerintah pusat dan disarankan agar pemindahan Ibukota boleh dilakukan melalui mekanisme pembiayaan swadaya oleh Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Kabupaten Ngada ketika itu tidak memiliki dana yang memadai untuk maksud tersebut. Kedua, Keengganan sebagian masyarakat Ngada untuk menerima kebijakan perpindahan Ibukota dari Bajawa ke Mbay karena akan jauh dari pusat pemerintahan sebagaimana kondisi semula. Harapan yang tak terjawab dari masyarakat Nagekeo tersebut justru berbalik kembali dalam wujud gelora api  perjuangan untuk tetap menjadikan Mbay sebagai Ibukota dari calon Kabupaten Nagekeo yang masih terus diperjuangkan. Hasrat politik yang menghendaki pembentukan Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud, sinkron dengan kebijakan politik nasional yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang membuka ruang dan peluang bagi Pemekaran Daerah, sepanjang sumber legitimasinya adalah aspirasi masyarakat. Kehendak politik (Good Will) masyarakat Nagekeo yang merindukan pembentukan Kabupaten definitif, melabuhkan harapan mereka pada Forum Perjuangan Pembentukan Kabupaten Nagekeo (FPPKN) yang dibentuk dan mempercayakan pemimpin perjuangan pada seorang tokoh pendidikan, Bapak Drs. Antonius Bhia Wea (Alm), yang tanpa memperdulikan keterbatasannya sebagai seorang pensiunan guru, selalu berada di garda depan perjuangan untuk memobilisasi dukungan dari satu titik ke titik yang lain dan dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Masyarakat kecil yang tidak tahu berpolitik mereka memberikan dukungan dan sumbangsihnya dalam perjuangan dengan cara memberi dari kekurangan mereka, baik secara materil maupun moril. Karena mereka menaruh harapan bahwa kelahiran Kabupaten Nagekeo dengan visi mengangkat harkat dan martabat masyarakat Nagekeo melalui percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan sehingga Masyarakat bisa memiliki makan yang cukup, tempat hunian yang  memadai  dan  dapat  berpakaian  dengan lebih layak atau dengan kata lain terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.