Dukcapil Nagekeo

Dukcapil Nagekeo Masuk 3 Besar Pelayanan Administrasi Kependudukan Terbaik di NTT

pemkabnagekeo

Mbay, nagekeokab.go.id – Pemerintah Kabupaten Nagekeo di bawah kepemimpinan Bupati Johanes Don Bosco Do terus berupaya melakukan berbagai inovasi program dalam rangka  mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satunya yakni pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Berbagai program dan inovasi yang dijalankan Dukcapil Nagekeo dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan membawa Nagekeo masuk dalam tiga besar Kabupaten dengan pelayanan administrasi Kependudukan terbaik se provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Dukcapil Kabupaten Nagekeo Imanuel Ndun menyatakan, capaian tersebut didasari penilaian yang diberikan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tahun 2022 atas kinerja dengan memenuhi 10 indikator pada penilaian di tahun sebelumnya antara lain perekaman KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), Pelayanan Online, Akta Kelahiran, hingga kemudahan akses data dan pelayanan terintegrasi.

“Kita Pemerintah Kabupaten mendapat semacam reward, penilaiannya secara Nasional yang mana selama ini Nagekeo selalu masuk 10 besar untuk ukuran NTT, dan sekarang kita masih 3 besar” ungkap Imanuel di ruang kerjanya pada Kamis 14 April 2022.

Dijelaskannya, dalam proses pelayanan kepada administrasi kependudukan kepada masyarakat Dukcapil Nagekeo melakukan berbagai inovasi dan terobosan antara lain dengan menerapkan skema Pelayanan tetap di kantor dan terjun langsung ke pelosok-pelosok desa setiap hari Rabu dan Jumat dalam sepekan.

Pelayanan yang bisa diakses masyarakat yakni KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta hingga Kartu Keluarga. Adapun Inovasi yang dijalankan Dukcapil selama ini diantaranya BLAS atau Bayi Lahir Akte Siap dan OMAS atau Orang Mati Akta Siap. Selain berinovasi, ada juga strategi lain yang dilakukan Dukcapil yakni menambah fasilitas dan peralatan pendukung guna melancarkan pelaksanaan layanan masyarakat.

Beberapa inovasi ini didukung melalui tindakan konkret di lapangan yaitu menerapkan pola jemput bola dengan menugaskan staf khusus untuk mendata apabila ada kelahiran ataupun kematian sehingga segera ditertibkan Akta. Dalam prakteknya, Dukcapil Nagekeo bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melalui Pustu dan Lembaga Agama.

Menurut Imanuel, inovasi tersebut dinilai efektif, sebab fakta menunjukkan ada peningkatan jangkauan akses administrasi kependudukan seperti KTP bagi masyarakat, yang mana saat ini sudah mencapai 85 persen dari total semua masyarakat Kabupaten Nagekeo.

Asisten l Setda Nagekeo ini merincikan, berdasarkan data yang dihimpun Dukcapil, ada sekitar 119. 656 jiwa masyarakat Kabupaten Nagekeo seharusnya sudah memiliki KTP elektronik. Akan tetapi hingga saat ini baru sekitar 99.618 jiwa, 18.332 atau jika dipresentasikan mencapai kurang lebih 15 persen masyarakat Nagekeo belum memiliki KTP.

“Ini sudah seharusnya menjadi tugas dan pelayanan kita untuk terus melayani masyarakat, karena yang belum ber-KTP ini berasal dari seluruh pelosok Kabupaten Nagekeo” tandasnya.

Lebih lanjut Dukcapil menargetkan, jelang Pemilu serentak pada tahun 2024 nanti seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo harus semuanya sudah memiliki KTP elektronik. (RSN/Sevrin)

Copyright © 2022 Pemerintah Kabupaten Nagekeo. All Right Reserved.

Hits: 507

Pemkab Nagekeo Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2023

Pemkab Nagekeo Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2023

pemkabnagekeo

Mbay, nagekeokab.go.id – Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 di Aula Setda Nagekeo pada Rabu 13 April 2022.

Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do didampingi wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja, Ketua DPRD Nagekeo Marselinus F Ajo Bupu, Wakil Ketua ll DPRD Nagekeo Kristianus Dua Wea, Sekda Nagekeo Lukas Mere dan Kepala Bapelitbangda Nagekeo Kasmir Dhoy.

Penyelenggaraan Musrenbang ini diikuti oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Nagekeo, Forkompinda baik dihadiri secara langsung maupun melalui virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Nagekeo Kasmir Dhoy dalam laporan panitia menjelaskan, salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang.

“Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai tingkat nasional” jelas Kasmir.

Kasmir menyampaikan, di kabupaten Nagekeo pelaksanaan Musrenbang telah dilaksanakan mulai dari Musrenbang tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang RKPD di kecamatan yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 April 2022, dilanjutkan lagi dengan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah pada tanggal 12 April 2022, dan pada hari ini pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 tingkat Kabupaten Nagekeo.

“Tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2023 yakni penetapan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan pembangunan dan plafon / pagu dana indikatif berdasarkan bidang kewenangan atau fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan tema Pembagunan Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun “Peningkatan Produktivitas untuk Mendukung Kemandirian Daerah melalui Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” papar Kasmir.

Ketua DPRD Nagekeo Marselinus F Ajo Bupu mengatakan bahwa Musrenbang RKPD yang diselenggarakan hakikatnya bertujuan untuk membahas Rancangan RKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2023. Pembahasan dimaksud dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan di daerah; menyepakati pokok-pokok pikiran DPRD; menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kerja sesuai lokasi.

“Berkenaan dengan hal itu, lembaga DPRD berharap agar Musrenbang RKPD ini perlu mendapat perhatian serius dan perlakuan khusus segenap pemangku kepentingan, terutama dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya prioritas pembangunan Kabupaten Nagekeo tahun 2023” ungkapnya.

Menurut Ajo Bupu, Musrenbang RKPD menjadi instrumen capaian kinerja pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam rangka meningkatkan rantai ekonomi, SDM, Pertanian, Pendidikan dan pendukung kemajuan daerah lainnya.

“Musrenbang ini diarahkan untuk mensinkronisasikan pendekatan bottom-up dan top-down secara partisipatif dengan mempertimbangkan aspek tekhnokrat dan politis serta secara substansi berorientasi pada pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial” jelas Marselinus.

Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Musrenbang merupakan wahana strategis bagi semua pemangku kepentingan. Kegiatan Musrenbang ini akan menjadi masukan yang sangat penting dalam dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif. Hasil dari sekaligus menjadi masukan dalam pembahasan pada tingkat pemerintahan rangka perumusan penyempurnaan RKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2023, provinsi dan Nasional dalam rangka perumusan program/kegiatan tahun 2023.

“Oleh sebab itu, Musrenbang ini merupakan momentum penting untuk menyatukan pikiran/aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan yang kemudian diintegrasikan dalam berbagai bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral” ungkap Don Bosco.

Don Bosco menjelaskan, berdasarkan arah kebijakan tahun 2023 yakni “Kemandirian Daerah yang Inklusif dan berkelanjutan telah dirumuskan 8 (delapan) isu strategis Kabupaten Nagekeo antara lain:

Kemiskinan dan Sunting; Kualitas Angkatan Kerja; Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan TPOP D BWS; Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kualitas Lingkungan; Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; Konektivitas Wilayah untuk Pengembangan Kota, Kecamatan; Infrastruktur Dasar dan Penunjang Perekonomian serta Tata Kelola Pemerintahan.

“Untuk menjawab isu strategis ini, Pemerintah Kabupaten Nagekeo telah menetapkan tema RKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 yakni Peningkatan Produktivitas Untuk Mendukung Kemandirian Daerah Melalui Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan” katanya.

Dalam sambutannya Bupati Don Bosco berkesempatan memaparkan capaian dan target indikator makro pembangunan daerah diantaranya penjabaran Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan iCOR, PDRB Perkapita dan Indeks Gini, Jumlah Presentase penduduk miskin dan prelavansi stunting, tingkat pengangguran terbuka dan capaian indikator tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nagekeo tahun 2021.

Menurut Bupati Don Bosco, Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyadari bahwa semua Capaian indikator kinerja makro daerah ini, adalah buah dari kerja sama semua pihak sesuai spirit kita bersama “To’o Jogho Waga Sama”.

“Untuk itu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Nagekeo, yakni segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, jajaran pemerintahan sampai tingkat desa, Forkompimda, Intansi vertikal, BUMN/BUMD, para pelaku usaha, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Nagekeo” pungkasnya.(RSN/Sevrin)

Copyright © 2022 Pemerintah Kabupaten Nagekeo. All Right Reserved.

Hits: 236

Pemkab Nagekeo Siap Fasilitasi Milenial Kembangkan Potensi Sektor Pertanian dan Peternakan

Pemkab Nagekeo Siap Fasilitasi Milenial Kembangkan Potensi Sektor Pertanian dan Peternakan

pemkabnagekeo

Mbay, nagekeokab.go.id – Pemerintah Kabupaten Nagekeo siap memfasilitasi kaum milenial yang ingin mandiri mengembangkan usaha di berbagai sektor terutama di bidang Pertanian dan Peternakan. Salah satu strategi mempermudah akses Milenial mengembangkan usahanya yakni dengan menggandeng berbagai pihak seperti investor dan Yayasan ataupun lembaga lainnya menggandeng Milenial.

Demikian disampaikan Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do saat melakukan panen padi perdana varietas Ciherang di lahan sawah tadah hujan milik Misi SVD yang berlokasi di persawahan, Retedao, Desa Natatoto Kecamatan Wolowae pada Kamis 7 April 2022.

Di areal persawahan yang sudah dihibahkan tokoh masyarakat Ratedao kepada misi SVD, pihak misi akan menjalin kerjasama memberdayakan anak-anak muda setempat dengan dukungan Pemda Nagekeo untuk mengembangkan potensi pertanian dan peternakan.

“Lahan di wilayah ini harus bisa dikontrak kerjakan dengan generasi muda, kaum milenial kita. Pemerintah akan bantu inisiasi dalam mengolah lahan ini, sebagai modal awal seperti, alat berat dan alsintan lainnya bisa disubsidi” ungkap Bupati Don Bosco.

Bupati Don Bosco berharap kaum milenial di Kabupaten Nagekeo bisa kembali merebut segala proses produksi termasuk di bidang pertanian yang selama ini dikuasai para kapitalis untuk kembali ke tangan orang kebanyakan.

Lebih jauh, menurut pengamatan Bupati Don Bosco, topografi desa Natatoto dan sekitarnya hingga ke daerah irigasi Malawitu, ideal untuk diterapkan pengembangan sektor pertanian  diintegrasikan dengan Peternakan.

“Di sini ada tiga sektor yang bisa kita kembangkan yakni pertanian, peternakan dan perkebunan. Ini harus didesain ulang sehingga ternak itu punya koridor, karena kebiasaan tradisional ternak di mana saat musim tanam berada di atas gunung akan turun mencari pakan setelah musim panen”  katanya.

Dengan adanya rotasi migrasi kawanan ternak yang sudah terjadi secara tradisional tersebut, itu artinya, ada simbiosis mutualisme berkaitan dengan pasokan rantai makanan terjadi wilayah itu. Yang mana ternak memiliki persediaan pakan di lahan sawah, begitu juga dengan kesuburan tanah akan tetap terjaga oleh pupuk alamiah dari kotoran hewan.

Pengelola kebun misi milik SVD di Ratedao Pater Andreas SVD mengatakan, dalam upaya menjalin kemitraan dengan orang muda di Ratedao, pihaknya akan benar-benar memanfaatkan potensi lahan baik lahan persawahan maupun perkebunan di wilayah itu.

“Ini orientasi kami ke depan, bahkan nantinya lahan yang akan kami kembangkan itu nanti akan dikerjakan oleh orang-orang muda, kita libatkan anak muda yang mau supaya mereka bisa dapat dari situ” ungkap Pater Andreas.

Dalam upaya mengembangkan potensi pertanian terutama pada lahan tidak produktif (lahan tidur) di sekitarnya, Pater Andreas hanya meminta dukungan dari Pemda Nagekeo agar bisa membantu mereka dangan dukungan alat berat dan juga alat mesin pertanian (Alsintan) lainnya.

Sejalan dengan Bupati Don Bosco, Pater Andreas mengatakan bahwa integrasi sektor Pertanian dan Peternakan di wilayah tersebut ideal untuk dikembangkan.

“Pertanian dan Peternakan itu harus sejalan, kita butuh kantong-kantong ternak yang memproduksi bahan organiknya, supaya bahan organik itu dari kandang ke sawah, limbah dari sawah masuk ke kandang, sehingga terbentuklah mata rantai yang menghasilkan pupuk organik” jelas Pater Andreas.

Kepala Desa Natatoto Yoseph Mosa, mengapresiasi langkah Pemkab Nagekeo bersama misi SVD yang menggandeng kaum Milenial di desanya mengembangkan usaha di bidang pertanian maupun peternakan.

“Untuk memberdayakan kaum muda ini butuh spirit dari semua pemangku kepentingan termasuk kami Pemerintah Desa. Pada intinya mental anak muda ini yang harus dibentuk sehingga daya juang untuk berusaha itu ada, lahir dari pribadi mereka” katanya.

Ia berjanji akan segera menginventarisir anak-akan muda di desanya melalui Karang Taruna, Orang Muda Katholik (OMK) maupun organisasi kepemudaan lainnya untuk melibatkan diri dalam kemitraan ini.

Menurut Kades Yeseph, potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki desa Natatoto luar biasa, hanya saja bagaimana kemauan daripada masyarakat lebih khusus kawula muda melirik potensi ini menjadi sesuatu yang bisa mendongkrak pendapatan ekonomi.

Selanjutnya, Ia berharap, apabila sinergitas ini berjalan baik sesuai dengan baik secara berkelanjutan, pola pendampingan melalui dinas teknis dalam hal ini Pertanian dan Peternakan sangat dibutuhkan demi keberlanjutan kerjasama tersebut.

“Soal pertanian dan peternakan ini kami butuh pendampingan Pemerintah, sehingga di sektor pertanian produksi panen bisa meningkat dan untuk peternakan bisa menghasilkan ternak yang bermutu” harapnya. (RSN/Sevrin)

Copyright © 2022 Pemerintah Kabupaten Nagekeo. All Right Reserved.

Hits: 114

Pesan Bupati Nagekeo Kepada Guru PPPK, Jangan Puas Diri dan Selalu Belajar

Pesan Bupati Nagekeo Kepada Guru PPPK, Jangan Puas Diri dan Selalu Belajar

pemkabnagekeo

Mbay, nagekeokab.go.id – Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do menyerahkan sekaligus menandatangani Surat Keputusan (SK) Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru tahap 1 formasi 2021 di lingkup Pemkab Nagekeo di Aula Setda Nagekeo pada Rabu 6 April 2022.

Dalam sambutan singkatnya Bupati Don Bosco mengingatkan para guru agar tidak cepat puas diri dan senantiasa terus berupaya belajar dan mencari referensi dari berbagai sumber dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mencerdaskan anak didik.

“Perlu disadari ini bagian dari tuntutan panggilan pada profesi guru, artinya Tuhan memberikan talenta kepada saudara, saudara pantas menerima tugas. Sebagai penerima kewajiban ini adalah mengembangkan talenta anak didik jangan puas diri selalu belajar mendampingi anak didik untuk bisa menemukan jalan hidupnya di kemudian hari” pesan Bupati.

Kepada Guru PAUD, Bupati berharap mereka bisa memahami dan mengenal psikologi anak, karena siswa PAUD merupakan peserta didik yang pertama kali berinteraksi dengan anak-anak lain selain orang-orang di dalam rumahnya.

“Mungkin di rumah mereka menjadi ratu atau raja, sehingga ketika berkumpul dengan teman di sekolah harus ada nilai yang harus diajarkan dan dibiasakan dengan bagaimana pertama kali barang dan fasilitas yang ada anak harus bisa berbagi dengan teman-teman lain. Mereka belajar sambil bermain. Pendidikan karakteristik harus benar-benar diterapkan” ungkapnya.

Bupati Don Bosco menegaskan kepada guru maupun lembaga Pendidikan PAUD, jangan sekali-kali menggunakan anak sebagai obyek observasi untuk suatu kepentingan seperti mendandani anak kayaknya artis. “Ingin saya tekankan di sini guru paud jangan jadi obyek observasi didandani seperti artis dan diajarkan sensual” pesan Don Bosco.

Sementara untuk para guru SD, Bupati Don Bosco berpesan agar bisa memetakan pola pendampingan anak didik sesuai dengan tingkatan. Guru yang menangani kelas awal mulai kelas 1, 2 dan 3 fokus utamanya adalah numerasi dan literasi dasar. Kemudian setelah siswa duduk di bangku kelas 4, 5, dan 6, guru harus bisa memastikan bahwa siswa minimal bisa membaca 1 buku setiap Minggu.

“Sehingga siswa yang duduk di bangku kelas 4, 5, dan 6, dalam semingu siswa harus mampu menceritakan kembali dengan kata sendiri apa yang mereka baca” tandasnya.

Selanjutnya, kepada guru SMP Bupati menekankan agar guru mampu memetakan talenta dan kompetensi atau profileing siswa guna melanjutkan pendidikan ke bangku SMA. Dengan demikian, tugas guru mata  pelajaran di SMP adalah wajib memberikan rekomendasi kepada anak maupun orang tua sesuai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki anak.

“Target dari pembelajaran dan kurikulum di SD: dgn membaca, anak – anak mengenal dunia dan alam semesta. Kemudian di tingkat SMP, guru mata pelajaran dan kepala sekolah harus bisa memetakan (profiling) minat dan bakat anak serta kompetensinya. Anak akan diarahkan sesuai minat, bakat serta kompetensinya. Apakah melanjutkan pendidikan ke SMU atau sekolah2 Vokasi (SPP, SMK)” ungkap Bupati Don Bosco.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagekeo, Shita Krisna Wijayanti menyampaikan bahwa SK penerimaan SK tersebut berdasarkan UU No 5 tahun 2015 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Peraturan Presiden No 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan Kepegawaian Negara No 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK.

Ia menyatakan, PPPK guru yang pada kesempatan tersebut menerima SK merupakan mereka yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi diangkat menjadi PPPK jabatan fungsional guru yang menerima SK pada hari kesempatan tersebut berjumlah 53 orang dengan rincian Guru TK 10 orang, SD 9 orang dan SMP 34 orang.

“Dari jumlah formas PPPK Guru sesuai penetapan Kebutuhan ASN Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Nagekeo dari Menpan RB sebanyak 270 formasi terisi sebanyak 119 dengan rincian tahap 1 sebanyak 54 orang dan tahap 2 sebanyak 65 orang. PPPK lulus tahap 2 sebanyak 65 orang menunggu penetapan persetujuan tekhnik NIPPP dari Badan Kepegawaian Nagara X Denpasar” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa setelah menerima SK tersebut, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi tehadap kinerja PPPK yang rencananya akan dilaksanakan menjadi dua bagian yakni pengenalan tugas dan fungsi ASN yang menjadi tanggung jawab LAN sebagai institusi pembina Diklat dan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah menjadi tanggung jawab instansi PPPK. (RSN/Sevrin)

Copyright © 2022 Pemerintah Kabupaten Nagekeo. All Right Reserved.

Hits: 474

Wakil Bupati Nagekeo Optimis Urusan Air Bersih Beres di Tahun 2023

Wakil Bupati Nagekeo Optimis Urusan Air Bersih Beres di Tahun 2023

pemkabnagekeo

Mbay, nagekeokab.go.id – Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja optimis urusan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo yang selama ini mengalami kelangkaan air bersih akan tuntas di tahun 2023.

“Tahun 2023 kita bertekad urusan air bersih di setiap Desa harus sudah beres. Kenapa, karena ini berkaitan dengan stunting, karena omong soal stunting ini kalau tidak ada air tidak tuntas” ungkap Wabup Marianus di sela kegiatan Rembuk stunting yang diselenggarakan boleh Bapelitbangda Kabupaten Nagekeo di Rest Area, Kampung Adat Tutubhada, Desa Rendututubha, Kecamatan Aesesa Selatan pada Jumat 1 Maret 2022.

Menurut Wabup Marianus, di usia Kabupaten Nagekeo yang sudah memasuki periode ke tiga sejak dimekarkan dari Kabupaten induk Ngada, sudah semestinya urusan kebutuhan air minum harus segera dituntaskan.

Wabup mengungkapkan, air adalah kebutuhan dasar masyarakat, berurusan dengan kesehatan dan kenyamanan hidup. Tidak boleh ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, karena dengan air orang bisa urus apa saja, termasuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman palawija.

Berkaitan dengan alokasi anggaran, Politisi partai Gerindra ini menuturkan, Pemerintah Nagekeo melalui Bapelitbangda bersama Dinas PUPR sudah melakukan koordinasi termasuk memangkas beberapa item program guna fokus mengurus air bersih.

“Kalau ada beberapa kegiatan yg tidak diakomodir karena air bersih itu jangan heran. Sekarang peraturan keluar 40 persen infrastruktur, 20 persen pendidikan, 10 persen kesehatan dan 1 persen di pengawasan, sehingga 40 persen infrastruktur itu kita fokus urus air bersih” tandasnya.

Menurut pengamatan Wabup Marianus yang selama ini sudah melakukan kunjungan ke desa-desa melalui sekolah, Ia berkesimpulan bahwa tidak ada wilayah di Kabupaten Nagekeo yang tidak memiliki air. Hanya, ketersedian air di setiap wilayah itu berbeda, ada yang berada di lokasi ketinggian seperti sumber mata air dari gunung dan juga ada yang berada di lokasi yang lebih rendah dari pemukiman.

“Tugas Pemda mengurus dari sumber mata air ke tempat umum, selanjutnya dari tempat umum ke rumah-rumah itu bisa dialokasikan melalui Dana Desa. Air yang di bawah bukit kita cari solusi entah itu pakai solar shel, listrik PLN atau pakai diesel. Prinsipnya harus ada air yang diangkat kalaupun memang harus dipompa” jelasnya.(RSN/Sevrin)

Copyright © 2022 Pemerintah Kabupaten Nagekeo. All Right Reserved.

Hits: 409

Pemkab Nagekeo Gelar Rembuk Stunting (2)

Pemkab Nagekeo Gelar Rembuk Stunting

pemkabnagekeo

Mbay, nagekeokab.go.id – Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Badan Pengembangan Pendidikan dan Pelatih Daerah (Bapelitbangda), Dinas Kesehatan dan BKKBN menyelenggarakan kegiatan rembuk stunting pada Jumat 1 April 2022.

Kegiatan yang berlangsung di Rest Area Kampung Adat Tutubhada, Desa Rendututubhada, Kecamatan Aesesa Selatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja, anggota DPRD Nagekeo Kristianus Pantaleon Djogo, perwakilan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Nagekeo, para Camat, Kepala Puskesmas, Lurah, sejumlah Kepala Desa yang menjadi lokus stunting hingga tokoh agama.

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Nagekeo Kasmir Dhoy melalui Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastructure Bappelitbangda Marellena Andhi Prastiwi

dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting merupakan program prioritas nasional karena mengancam kualitas generasi masa depan bangsa.

“Oleh karena itu, penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi beresiko stunting” ungkapnya.

“Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin pada masa kehamilan dan pada masa pasca persalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun” ujarnya.

Dilaporkannya prioritas sasaran pendampingan untuk bulan Pebruari sampai dengan bulan Agustus 2022 adalah 1.106 ibu hamil yang diperkirakan akan melahirkan bayi pada periode tersebut, 43 bayi wasting kurang dari 6 bulan, 22 bayi stunting kurang dari 6 bulan, 34 bayi wasting 6-12 bulan, dan 46 bayi stunting 6-12 bulan.

Arahan untuk sasaran prioritas adalah segera intervensi kecukupan asupan protein dan pastikan bayi tidak mengalami infeksi saat satu kali tidak naik berat badan. Berikutnya adalah segera rujuk ke dokter puskesmas.

Dijelaskannya, pola pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat tepat sasaran sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata dengan menurunnya angka prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan.

Perkembangan Prevalensi Stunting di Kabupaten Nagekeo dari 2018 sampai 2022 adalah sebagai berikut; pada tahun 2018 sebesar 36,93%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 15,5% menjadi 21,40%, dan pada tahun 2020 sebesar 13,79% atau terjadi penurunan 7,61%, kemudian di tahun 2021 sebesar 9,20% atau terjadi penurunan sebesar 4,63% dari tahun sebelumnya.  Sedangkan, angka sementara pada awal Tahun 2022 ( hasil operasi timbang Februari) sebesar 10.37% atau sedikit mengalami kenaikan sebesar 1,17%.

Kegiatan Rembuk Stunting dilaksanakan dengan maksud bahwa Pemerintah Kabupaten secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkonisasi dan sinergitas hasil analisis situasi dan penyusunan rancangan rencana kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di tingkat Kabupaten bersama-sama Kecamatan, Puskesmas dan Pemerintah Desa setelah memperoleh hasil Analisis Situasi (Aksi1) dan memiliki Rencana Kegiatan (Aksi2) dalam upaya percepatan penurunan stunting di desa lokus/prioritas penurunan stunting tahun 2023.

“Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain Menyepakati 25 Desa Lokus stunting tahun 2023 hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting yang akan menjadi bagian dari Renja Perangka Daerah dan RKPD 2023, membangun komitmen bersama untuk percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Nagekeo, serta Membangun Komitmen seluruh Pemerintah Desa untuk mengalokasikan kebutuhan pendanaan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting dalam RKPDes dan APBDes Tahun 2023” ujarnya.

Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja dalam sambutannya menegaskan bahwa persoalan stunting merupakan momok bagi masyarakat dan ancaman terbesar bagi kehidupan bangsa. Sebab itu, Wabup Marianus berharap agar semua elemen mulai dari Pemerintah hingga masyarakat berjibaku memerangi stunting.

Wabup Marianus berharap para Kepala Desa mampu berperan aktif dalam urusan menangani stunting dengan cara meningkatkan pendampingan kepada keluarga bersama dengan dusun, RT bidan desa dan kader posyandu.

“Kades punya kuasa mengelola keuangan ketemu mereka RT dusun paling dekat dgn masyarakat. Bersama bidan di polindes kita tu ada bidan ada perawat cek dan kontrol ke rumah tangga adakah ibu kita yang ada bayi di bawah lima tahun yang stunting. Terus ibu ibu hamil terus mensuport data ke Dinkes kemudian ke keluarga baru harus dikunjungi, kades harus punya data” pesan Wabup Marianus.

Wabup Marianus juga berpesan agar pola pendampingan terhadap anak muda yang akan menjalin hubungan pacaran sehingga ketika mereka menikah nanti, bisa siap untuk membangun hidup rumah tangga dengan tidak mengalami kekurangan pasokan makanan. “Sehingga keluarga muda kita setelah menikah mereka siap benar. Tidak kekurangan makanan” pesan Wabup Marianus.

Kegiatan rembuk stunting ini menghasilkan kesepakatan yang dibuktikan dengan penandatanganan komitmen lintas sektor. (RSN/Sevrin)

Copyright © 2022 Pemerintah Kabupaten Nagekeo. All Right Reserved.

Hits: 134

Ketua TP PKK Nagekeo Minta Dasawisma Harus Berperan Aktif Memerangi Stunting

Ketua TP PKK Nagekeo Minta Dasawisma Harus Berperan Aktif Memerangi Stunting

pemkabnagekeo

Mbay, nagekeokab.go.id – Ketua TP PKK Kabupaten Nagekeo dr. Yayik Parwita Gatih berharap organisasi Dasawisma yang notabene merupakan binaan PKK di level yang paling bawah sejatinya bisa berperan aktif dalam memerangi stunting.

“PKK diberi peran yang sangat penting untuk memerangi stunting, Dasawisma adalah unit terkecil dari organisasi PKK.

Kita harus bisa manfaatkan dasawisma untuk peduli terhadap keluarga secara komprehensif” ungkap dr Yayik saat memaparkan materi dalam kegiatan rembuk stunting yang diselenggarakan Pemkab Nagekeo di Rest Area Kampung Adat Tutubhada, pada Jumat 1 April 2022.

dr Yayik menyatakan, stigma masyarakat terhadap organisasi PKK yang selalu dikonotasikan dengan organisasi perempuan dan ibu-ibu yang hanya tau memasak di dapur harus bisa dihilangkan mulai saat ini.

Sebab, PKK sebagai organisasi yang memiliki payung hukum yang jejaring luas, dalam implementasinya di lapangan menjalani seluruh sendi kehidupan manusia melalui 10 program PKK. Karena itu, dr Yayik berharap dasawisma idealnya bisa menjalani 10 progam tersebut secara menyeluruh dan komperhensif. Apabila 10 program PKK bisa dijalankan dengan baik, niscaya angka stunting di Kabupaten Nagekeo bisa diturunkan.

“Kalau program itu benar-benar kita jalani tidak ada stunting, karena kita bergerak bersama mencari tau apa yang dibutuhkan masyarakat terutama di level keluarga bagaimana menanamkan karakter pasutri muda, mengetahui kebutuhan  sandang, pangan kesehatan sampai merencanakan keluarga yang siap membangun keluarga dan mendidik anak” katanya.

Kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Nagekeo, dr Yayik berharap agar pihak pemerintah desa dapat menginventarisir pembentukan dasawisma minimal 1 RT 1 Dasawisma.

Dengan membentuk Dasawisma di setiap RT, maka, dalam upaya menangani stunting akan menemukan kemudahan soal pendataan. Sebab itu, dasawisma harus bisa mendata apa saja yang terkait dengan stunting ini di wilayah binaan Dasawisma masing-masing.

“Kalau Dasawisma kita bisa kuat dan bangkit seluruh program kita bisa berhasil. Ke depan bagaimana kita memanfaatkan dasawisma untuk pedulikan terhadap keluarga secara komprehensif. Mari kita sama-sama bersama Kepala Desa Dasawisma kita bergabung dalam tim percepatan penurunan stunting” ajaknya.

Lebih lanjut dr Yayik menyarankan dasawisma harus menjadi pionir bagi keluarga untuk kembali menjalani proses produksi secara mandiri yang belakangan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dan direbut kapitalis.

“Kita harus memampukan keluarga agar bisa mandiri, hal hal yang bersifat konsumtif yang diambil dari kapasitas.

 Salah satu contohnya minyak goreng padahal minyak goreng ini tidak harus antre, kita bisa manfaatkan kelapa untuk dijadikan minyak kelapa sehat. Kemudian sumber protein kita bisa pelihara ayam, manfaatkan pekarangan untuk bercocok tanam holtikultura dan sebagainya untuk sumber makan kita sendiri” pesan dr Yayik.(RSN/Sevrin)

Copyright © 2022 Pemerintah Kabupaten Nagekeo. All Right Reserved.

Hits: 104

Pemkab Nagekeo Dorong Milenial Rebut Kembali Proses Produksi dari Kapitalis

Pemkab Nagekeo Dorong Milenial Rebut Kembali Proses Produksi dari Kapitalis

pemkabnagekeo

Mbay, nagekeokab.go.id – Pemerintah Kabupaten Nagekeo mendorong kaum milenial untuk bisa merebut kembali proses produksi baik di sektor pertanian maupun peternakan dari kaum Kapitalis.

Hal itu ditegaskan Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do saat menghadiri acara penyerahan sertifikat bagi 24 peserta yang mengikuti magang pengolahan lahan hortikultura yang dikembangkan oleh Yayasan Sao Mere di Kampung Watuapi, Desa Totomala, Kecamatan Wolowae pada Kamis 31 Maret 2022.

“Saya mengajak kita semua kaum Milenial untuk kembali beternak ayam, bercocok tanam (Holtikultura). Kita mengambil kembali proses produksi yang diambil oleh kapitalisme kembali ke tangan orang kebanyakan” tegas Bupati Don.

Bupati Don Bosco berharap masyarakat lebih khusus kaum muda bisa memahami persoalan ini, sebab fakta yang ada di tengah masyarakat saat ini, proses produksi yang merupakan warisan turun temurun seperti beternak unggas, memelihara ternak besar (Sapi, Kerbau dll), hingga bercocok tanam yang notabene dapat mendongkrak pendapatan ekonomi rumah tangga sudah dikuasai oleh kaum Kapitalis.

Padahal potensi untuk bisa mengembangkan proses produksi sangat besar dan terbuka bagi masyarakat Nagekeo, pasalnya masyarakat umumnya memiliki modal dasar yakni lahan yang bisa dimanfaatkan guna mengembangkan berbagai proses produksi tersebut.

“Ini pekerjaan besar kita, asupan nutrisi kebutuhan gizi manusia tidak cukup dengan hortikultura, kita butuh protein daging dengan telur. Dengan asupan gizi seimbang kita juga bisa menekan angka stunting” ujarnya.

Menurut Don Bosco proses produksi ini selain direbut kapitalis hingga perlahan mulai ditinggalkan masyarakat itu sendiri, potensi pengembangan baik sektor pertanian maupun peternakan seperti beternak ayam memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi. Karena itu Bupati berharap masyarakat terlebih kaum Milenial yang memiliki kemauan untuk ini, dapat melihat potensi ini menjadi peluang yang layak untuk dikembangkan.

Bupati Don Bosco menegaskan bahwa, Pemerintah Kabupaten Nagekeo siap membantu dan menginventarisir kebutuhan, apabila anak muda berniat secara mandiri mengembangkan sektor pertanian dan peternakan memanfaatkan potensi lahan tidak produktif.

“Ke depan bantuan itu langsung menuju ke kita, butuh apa alat kerja ada atau tidak sehingga bantuan kita itu terarah dan tepat guna. Pelatihan yang akan datang ini komplit selain hortikultura juga sektor peternakan. Sektor Pertambangan kita kembangkan secara integrasi dengan peternakan. Prinsipnya yang kita tanam ini untuk dijadikan pakan. Kita dari Pemda pasti membantu, penting bagi kalian berjejaring” ungkap Don Bosco.

Optimalisasi Lahan Tidur

Pemkab Nagekeo di bawah kepemimpinan Bupati Don Bosco saat ini tengah berupa mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif (Lahan Tidur) menjadi lahan produktif. Data statistik mencatat Kabupaten Nagekeo memiliki luas lahan tidur di atas 30 ribu hektar.

Hal pertama yang menjadi tugas Pemerintah kata Bupati Don Bosco ialah menyiapkan terlebih dahulu sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Nagekeo lebih khusus para petani.

“Setelah SDM kita sudah benar-benar siap untuk bisa mengembangkan potensi baik di sektor pertanian maupun sektor lainnya, langkah selanjutnya adalah menginventarisir kebutuhan alat mesin pertanian guna menunjang keberlanjutan pengembangan tersebut” ungkapnya.

Bupati menjelaskan, adapun kiat Pemkab Nagekeo dalam meningkatkan sektor pertanian yakni selain intervensi program melalui Dinas tekni, Pemerintah juga berupaya menggandeng pihak luar seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Investor.

Menurut pengamatan Bupati Don Bosco lahan tidak produktif yang potensial menyebar di wilayah Kecamatan Aesesa Selatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Boawae (Gero, Dhereisa, Watugase, Rowa hingga wilayah Alorawe dan sekitarnya.

Perlahan namun pasti, upaya optimalisasi Lahan tidak produktif menjadi lahan potensial sudah mulai dijalankan. Salah satu bukti nyata yang sudah dilaksanakan di lapangan yakni mencetak areal persawahan tadah hujan baru di wilayah Tengatiba, Kecamatan Aesesa Selatan yang sebelumnya dikenal sebagai lahan tidur.

Untuk lahan tidak produktif selain di sektor pertanian, Pemkab Nagekeo juga tengah berupaya mengoptimalkan lahan tidur di wilayah Tedakisa dan Tedamude untuk sektor peternakan dengan menerapkan pola integrasi antara Pertanian dan Peternakan.

“Kemarin ada salah satu BUMD dari Banten  yang mau merintis kerjasama dengan kita di bidang peternakan dan mereka sudah turun survey lokasi di daerah Tedakisa dan Tedamude” pungkasnya.

Sementara, Ketua Yayasan Sao Mere  Kasianus Sebho mengungkapkan bahwa sebagai mitra yang digandeng Pemkab Nagekeo pihaknya mengajak kaum milenial untuk mengembangkan potensi di sektor pertanian melalui pelatihan cara bercocok tanam Holtikultura dengan memaksimalkan lahan tidur.

Hingga saat ini, Yayasan Sao Mere sudah berhasil mendidik kurang lebih 34 anak muda Nagekeo yang direkrut dari beberapa Desa di wilayah Kabupaten Nagekeo dari berbagai latar belakang.

Pelatihan sekolah non formal itu merupakan kerja sama antara  Yayasan Sa’o Mere dengan Yayasan Plan Internasional yang berlangsung selama dua bulan.

“Mereka ini setelah selesai kita akan terus damping. Sehingga mereka sebagai contoh bagi kaum mileneal di desanya masing-masing. Kita juga berharap agar Magang di sini peserta benar-benar akan menjadi petani milenial yang sukses,” ujarnya.(RSN/Sevrin)

Copyright © 2022 Pemerintah Kabupaten Nagekeo. All Right Reserved.

Hits: 199

Bupati Nagekeo Resmikan Perpustakaan Ramah Anak di SDK Aeramo (1)

Bupati Nagekeo Resmikan Perpustakaan Ramah Anak di SDK Aeramo

pemkabnagekeo

Mbay, nagekeokab.go.id – Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do meresmikan perpustakaan taman baca ramah anak di Sekolah Dasar Katholik (SDK) Aeramo, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa pada Kamis 31 Maret 2022.

Bupati Don Bosco tiba di SDK Aeramo sekitar pukul 12:00 disambut dengan tarian adat yang dibawakan oleh anak-anak SDK Aeramo. Dalam peresmian tersebut Bupati berkesempatan menguji secara langsung kemampuan literasi termasuk literasi kebangsaan, numerasi serta kemampuan membaca anak mulai dari kelas 1 hingga kelas 6.

Bupati berharap agar Kepala Sekolah bisa menentukan guru yang mengajar di kelas 1, 2, dan 3 adalah guru-guru hebat yang banyak memiliki referensi berkaitan dengan literasi. “Guru kelas 1, 2 dan 3 itu punya tugas yang sangat berat, karena harus menuntaskan literasi dan numerasi dasar sehingga ketika anak duduk di bangku kelas 3 bisa menceritakan apa yang mereka baca” ungkap Bupati Don Bosco.

Kepada Kepala Sekolah, Bupati menyarankan agar bisa mengutus minimalis satu guru untuk bisa mengikat program Fasilitator Daerah (Fasda).

“Ibu Kepala Sekolah harus tentukan 1 atau 2 guru jadi Fasilitator daerah. Kompetensi minimal harus dikuasi secara individual oleh setiap guru kelas. Bapa ibu guru harus lebih banyak baca” pesan Don Bosco.

Dengan adanya perpustakaan sebagai media taman baca Bupati berharap agar anak-anak harus memiliki minat baca sejak duduk di bangku kelas 1, karena dari buku  anak-amak bisa berimajinasi hingga bisa menentukan cita-citanya ke depan.

Kepala SDK Aeramo Viktoria Toyo dalam sambutan singkatnya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo di bawah pimpinan Bupati Yohanes Don Bosco Do dan Wakil Bupati Marianus Waja.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang mana telah bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal ini Taman Baca Pelangi dengan tujuan akhir meningkatkan literasi membaca anak dengan berbagai program dan metode menarik” katanya.

Ia berjanji akan menyukseskan program  tersebut dengan tujuan akhir anak-anak di SDK Aeramo bisa membaca. “Terima kasih untuk Komite  Sekolah yang sudah mendukung kegiatan program taman baca pelangi di SDK Aeramo” pungkasnya.

Uphan Tamrin yang mewakili Taman Baca Pelangi dalam pemaparannya berharap agar baik dewan guru maupun siswa bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan giat membaca. “Gedung perpustakaan ini akan tidak akan bermanfaat apabila setelah peresmian kita tidak melakukan apa-apa. Harapan kami kita sama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak” ungkapnnya.

Selain kepada para guru, Dia juga berharap agar orang tua dapat berperan aktif dalam mendukung anak-anak meraka dalam meningkatkan minat baca. “Kami minta bantuan orang tua setiap hari setelah anak pulang sekolah menanyakan kepada  anak-anaknya hari ini sudah baca berapa buku” pesan Dia.

Terpantau hadir pada kesempatan tersebut Kepala Desa Aeramo Dominikus Biu Dore, Anggota DPRD Nagekeo asal desa Aeramo Kristianus Pantaleon Djogo, Ketua Komite SDK Aeramo Yohanes Towa Rema, para dewan guru dan siswa. (RSN/Sevrin)

Copyright © 2022 Pemerintah Kabupaten Nagekeo. All Right Reserved.

Hits: 260

BUPATI

Bupati Nagekeo Keluarkan Surat Edaran Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan Bagi ASN

pemkabnagekeo

Mbay, nagekeokab.go.id – Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do mengeluarkan Surat Edaran penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Nagekeo pada 28 Maret 2022.

Surat Edaran  Nomor: 800/BK-DIKLAT/P/ 7IE/3/2022 tersebut ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Direktur RSUD Aeramo, Kepala UPTD Puskesmas se Kabupaten Nagekeo dan Para Kepala Sekolah mulai dari  TK, SD dan SMP se Kabupaten Nagekeo.

Disampaikan Bupati Don Bosco bahwa surat Edaran tersebut dikeluarkan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Insatansi Pemerintah.

“Maka dengan ini sampaikan kepada Saudara-saudara hal-hal sebagai berikut:

  1. Penetapan jam kerjaselama bulan Ramadhan 1443 Hijriah khusus bagi ASN yang beragama Islam pada Perangkat Daerah/Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
  2. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
    • Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Nagekeo yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja yakni Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00- 15.15 Pukul: 12.00 12.30, Pukul: 08.00 – 14.30 Waktu Istirahat, Hari Jumat Waktu Istirahat Pukul: 11.30- 12.30.
    • Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Nagekeo yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja yakni Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 14.00 Waktu Istirahat Hari Jumat Waktu Istirahat Pukul: 12.00- 12.30 Pukul: 08.00 14.30, Pukul: 11.30 – 12.30.

3. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelengggaraan pelayanan publik pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing.

4. Pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah pada masa Pandemi Covid-19 agar tetap memperhatikan presentase kehadiran ASN dimaksud dan selalu menerapkan protokol kesehatan. (RSN/Sevrin)

Copyright © 2022 Pemerintah Kabupaten Nagekeo. All Right Reserved.

Hits: 233