Kupang, nagekeokab.go.id— Pemerintah Provinsi NTT menggelar Rapat Kerja (Raker) Gubenur bersama Wali Kota Kupang dan Para Bupati se-Provinsi NTT  yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT pada Jumad (21/11).

Raker ini digelar dengan tujuan membangun kesamaan persepsi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah serta mendorong akselerasi pembangunan di tengah kondisi efisiensi anggaran.

Raker dengan tema Membangun NTT Lebih Maju Melalui Kolaborasi Inovatif itu, dibuka langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flori Rita Wuisan,  Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus dan para Bupati/Wakil Bupati se-NTT, Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan NTT Adi Setyawan, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Nusa Tenggara–Bali, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD,  serta para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa raker dimaksud relevan dengan berbagai tantangan dan peluang dalam  percepatan pembangunan di NTT, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. “Di tengah dinamika kebijakan efisiensi anggaran, kita dituntut melakukan inovasi dalam tata kelola keuangan agar belanja daerah tepat biaya, tepat sasaran, dan tepat guna,” tegasnya.

Gubernur Melki Laka Lena mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk evaluasi tarif pajak dan retribusi agar tetap sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya mencari sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki Laka Lena turut menyoroti meningkatnya risiko perubahan iklim ekstrem yang berdampak pada ketahanan daerah. Ditegaskannya  bahwa sinergi antar daerah dan lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. “Kita perlu berinovasi dalam mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif dan infrastruktur yang adaptif. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Anggaran mitigasi bencana harus kita dorong lebih kuat,” ujarnya.

Terkait dengan isu kesehatan, Gubernur Melki  juga menekankan perlunya pendekatan baru dalam menangani kompleksitas persoalan kesehatan, mulai dari pemerataan layanan, peningkatan fasilitas, hingga ketersediaan SDM kesehatan yang memadai.

Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan rapat kerja ini sebagai wadah berbagi gagasan, pengalaman, dan merumuskan langkah konkret untuk pembangunan NTT. “Saya yakin kita semua memiliki mimpi dan harapan yang sama agar daerah ini maju dan berkembang lebih baik melalui kolaborasi dan kerja-kerja inovatif,” pungkasnya.

Pemberian Penghargaan dan Penandatanganan Komitmen Bersama

Rapat Kerja diakhiri dengan penyerahan plakat penghargaan kinerja kepada Sepuluh Kepala Daerah terbaik dalam Pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024, dimana Kabupaten Nagekeo juga menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut, diantaranya;

1. 1. Kabupaten Flores Timur
   2. Kabupaten Manggarai Timur
   3. Kabupaten Rote Ndao
   4. Kabupaten Belu
   5. Kabupaten Nagekeo
   6. Kabupaten Ngada
   7. Kabupaten Ende
   8. Kabupaten Timor Tengah Utara
   9. Kabupaten Sabu Raijua
   10. Kabupaten Sumba Timur

Usai penyerahan plakat, Gubernur NTT bersama para Bupati/Wakil Bupati melakukan penandatanganan komitmen bersama Pembangunan NTT 2026, yang memuat 11 poin strategis diantaranya;

1. 1. Melaksanakan Program Pengentasan Kemiskinan di masing-masing daerah melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha dan lapangan kerja;
   2. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di daerah seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Kemandirian Pangan, Energi dan Air;
   3. Menjaga keberlanjutan program Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja rentan sektor informal, termasuk memastikan pembagian kewenangan, dukungan penganggaran daerah, serta pelaksanaan pengawasan dan monitoring secara terpadu setiap tahun;
   4. Mendukung program penanganan stunting di daerah masing-masing melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi, perbaikan sanitasi dan kebersihan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi bagi anak;
   5. Memberikan perlindungan terhadap anak balita dari penyakit melalui pemberian imunisasi dasar lengkap;
   6. Mendorong upaya pencegahan dan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS di masing-masing daerah melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, serta penanggulangan stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
   7. Mendukung Program Pembangunan Rumah Layak Huni melalui skema pembiayaan bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, serta memfasilitasi pembangunan perumahan yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
   8. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pencegahan Korupsi;
   9. Mendorong percepatan realisasi Pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten/Kota sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
   10. Mendorong percepatan Pembangunan NTT Mart sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
   11. Mendorong percepatan kolaborasi implementasi program One Village One Product (OVOP) untuk peningkatan PAD tahun 2026. (Prokopim)