Mbay, nagekeokab.go.id— Mewakili Bupati Nagekeo, Penjabat Sekretaris Daerah, Drs.Immanuel Ndun, M.Si, membuka kegiatan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025 di Aula Pondok SVD, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa pada Rabu, (12/11/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Pertanian, plt. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nagekeo, Kepala BNI Cabang Mbay, para Pengawas dan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta perlunya keberhasilan Program dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang  fokus pada sektor ketahanan pangan.

Ia menggarisbawahi beberapa Program Strategis Nasional yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pengembangan UMKM. Selain itu, dikatakan keberhasilan Program Strategis Nasional harus mendapat dukungan penuh dari aparat penegak hukum sedangkan kegagalan dalam menyukseskan program ini berarti kegagalan dalam mencapai visi misi Presiden. “Ini berarti program strategis pusat harus dijabarkan dan berhasil dicapai hingga ke tingkat desa” Ujar Pj. Sekda membacakan sambutan Bupati Nagekeo.

Lebih lanjut, disebutkan Pj.Sekda bahwa Menteri Dalam Negeri secara tegas menginstruksikan agar seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) tidak main-main dalam menyukseskan berbagai program pemerintah pusat dan juga ada konsekuensi jika tidak mendukung kebijakan  tersebut.

Seperti diketahui, saat ini terjadi tren pergeseran kebijakan nasional dimana  jika pada periode sebelumnya fokus utamanya adalah pada fisik dan konstruksi seperti jalan tol, jembatan, dan lain sebagainya, maka kini kebijakan telah bergeser drastis ke sektor Ketahanan Pangan. “Seluruh dana-dana untuk fisik konstruksi Bapak/Ibu sekalian, diangkut, dipindahkan ke Ketahanan Pangan” sebutnya.

Pergeseran ini, menargetkan kelompok masyarakat terbesar dan termiskin, yaitu petani, nelayan, dan peternak, yang mencakup sekitar 75-80% populasi. Kebijakan ketahanan pangan ini akan berujung pada swasembada pangan melalui program ekstensifikasi, yaitu merubah lahan tidur menjadi lahan pertanian produktif. “Dalam konteks ini, program Koperasi Desa Merah Putih, saya pikir memainkan peranan sentral dalam menggerakkan ekonomi desa” ujar Immanuel Ndun.

Selain itu, adanya perubahan tren dalam administrasi keuangan, di mana miliaran dana untuk program strategis seperti Koperasi Merah Putih dan MBG tidak lagi sepenuhnya melalui APBD, melainkan langsung disalurkan ke masyarakat (seperti ke P3A atau dapur), meskipun dana-dana tersebut tidak melewati kontrol politik APBD, Pemda tetap memiliki tanggung jawab pengawasan umum. “Jadi Bapak Ibu, sebisa mungkin dana yang turun ke Kabupaten Nagekeo tidak boleh dibelanjakan di luar Nagekeo, hal ini untuk mengoptimalkan perputaran ekonomi lokal kita” jelasnya.

Secara khusus diingatkan kepada  Kepala Desa dan Lurah, akan pentingnya aspek akuntabilitas dan penerapan sistem non-tunai dalam pengelolaan dana desa untuk menghindari masalah hukum. Ia berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi garda terdepan ekonomi desa, yang berjalan paralel dengan program lain. “Inti dan substansinya adalah, ekonomi masyarakat dapat bertumbuh secara baik, ekonomi desa dapat bertumbuh secara baik, dan pada titik itulah kita berbicara tentang Ketahanan Pangan, pada titik itulah kita berbicara tentang Swasembada Pangan,” pungkasnya. (Prokopim)