Mbay, nagekeokab.go.id— Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan seluruh ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) se daerah  irigasi Mbay di ruang paripurna DPRD Nagekeo Kamis (20/06/2023).

Dalam rapat tersebut DPRD bersama P3A membahas beberapa hal penting terkait masalah sektor pertanian khusunya di masa penutupan air saat ini yang mana sedang dilaksanakan rehabilitasi saluran irigasi secara menyeluruh.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi lll DPRD Nagekeo Yohanes Kristostomus Gore ini dihadiri oleh anggota Komisi lll dan sebagian anggota Komisi l dan Komisi ll DPRD Nagekeo.

“Dalam rapat hari ini kami mendengar langsung ada beberapa pengaduan dari teman-teman P3A berkaitan sikap Pemerintah terhadap kebijakan setelah air ini ditutup” ungkap Ketua Komisi lll DPRD Nagekeo Yohanes Kristostomus Gore di sela rapat dengar pendapat tersebut.

Melalui rapat tersebut, P3A berharap ada intervensi dari Pemerintah yang mana bisa menyelamatkan petani dan masyarakat Kabupaten Nagekeo pada umumnya di masa penutupan air.

“Memang ada intervensi bantuan Pemerintah seperti bantuan mesin pompa air dan sumur bor, tapi itu belum maksimal, karena ada beberapa kekurangan seperti jaringan perpipaan yang masih belum tersedia” ungkapnya.

Selain bantuan fasilitas sumur Bor, DPRD juga menyebut dana bantuan Pemkab Nagekeo senilai Rp 1 Juta per kelompok tani dinilai masih terlalu kurang dan belum menjawabi kebutuhan petani.

DPRD kata Mus Gore juga meminta Pemerintah agar benar benar mengawal proyek rehabilitasi saluran irigasi yang tengah dikerjakan saat ini sehingga bisa selesai tepat waktu.

“Kita juga sangat mengharapkan kualitas proyek itu benar-benar dijaga” pintanya.

Selain itu, DPRD berharap Pemerintah melalui dinas terkait senantiasa memperhatikan kebutuhan benih, pupuk, obat-obatan hingga alsintan bagi petani. Hasil pertemuan antara P3A bersama Komisi  lll hari ini akan menghasilkan suatu rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah melalui pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

Menurut Mus Gore, suatu hal yang sangat penting bahwa urusan perut ini tidak bisa ditunda, urusan petani ini juga tidak bisa ditawar menawar, apalagi Mbay ini sebagai lumbung pangan yang menyuplai kebutuhan pangan seluruh Nagekeo.

“Kita sangat mengharapkan di anggaran perubahan ini bisa kita bantu petani dengan segala kebijakan, walaupun tidak full minimal ada yang kita bantu di APBD perubahan” katanya.

Lebih lanjut Mus Gore menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini menyangkut dengan kebutuhan petani dan kemaslahatan hidup masyarakat.

“Political will DPRD itu sudah jelas bahwa kita mendukung kuat kebijakan Pak Bupati” tegas Mus Gore.

Sementara itu, Ketua Induk P3A Kabupaten Nagekeo Anselmus Djogo berharap rapat tersebut bisa menghasilkan suatu rekomendasi bagi lembaga DPRD dan Pemerintah agar benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat di masa penutupan air.

Menurut Anselmus, Pemerintah perlu memperhatikan langkah-langkah strategis mengantisipasi rawan pangan yang mungkin saja terjadi, pasalnya, penutupan air irigasi kali ini dilakukan serentak dan menyeluruh di tiga sekunder sekaligus.

“Memang sudah ada bantuan sumur bor dari Pemerintah tapi itu kita melihat mungkin untuk kebutuhan jangka pendek. Yang kita antisipasi bilamana proyek ini selesainya tidak mencapai target, nah ini perlu ada langkah-langkah konkret” katanya. (RSN/Sevin)