Mbay, nagekeokab.go.id— Bupati Nagekeo Simplisius Donatus memimpin rapat koordinasi perdana bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada Selasa, 11 Maret 2025.

Rapat tersebut bertempat di Aula VIP Lantai 2 Kantor Bupati Nagekeo yang dihadiri Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda, para Pimpinan OPD dan para Kabag.

Bupati menjelaskan, rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka menyikapi himbauan Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait efisiensi anggaran yang wajib ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bupati Simplisius berharap  efisiensi anggaran tidak berhenti dengan yang sudah berjalan, namun  masih terus bisa diseleksi guna menambah mata anggaran yang bisa diisi dan sekira mungkin perlu diperhitungkan lagi. “Pembelanjaan ATK, perjalanan dinas, makan-minum itu kecil tapi kalau banyak kali dibuat juga jadi besar. Kemudian menyangkut kunjungan-kunjungan studi banding itu sewajarnya, saya kira itu perlu diperhitungkan kembali, “ujar Bupati Simplisius.

Berkaitan dengan efisiensi anggaran ini Bupati berharap setiap pengeluaran dan pembelanjaan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah harus atas sepengetahuan Bupati dan Wakil Bupati untuk melihat apakah itu perlu atau tidak untuk dilaksanakan. Ada beberapa bentuk pengeluaran bisa lebih selektif lagi dan pengeluaran itu bersifat penting dan mendesak. “Saya harap kegiatan yang tidak penting-penting banget harus di beritahukan dan harus kami ketahui dan kita sama-sama mengambil sikap bahwa ini perlu atau tidak, ” harap Bupati.

“Saya minta supaya pekerjaan memperhitungkan efisien itu tidak berarti dengan yang sudah kita hitung, mungkin kita bisa memperlebar bidang-bidang yang kita perlu isikan  boleh memasukkan lagi tambahan efisiennya,” tambahnya.

Hal tersebut dirasa perlu guna pelaksanaan program 100 hari kerja yang mana membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu kepada setiap OPD diminta pertimbangkan hal-hal yang sifatnya mendesak dan penting. Program ini bukan untuk agar masyarakat lihat, akan tetapi ini merupakan agenda tetap yang perlu dilakukan. “Ini kita harus buat bukan hanya sekedar untuk masyarakat itu tahu tapi dapat manfaat dari pekerjaan kita selama 100 hari ini,” tegas Bupati Simplisius.

Dalam menjalankan program 100 hari kerja ini Bupati secara menegaskan setiap pengeluaran untuk keperluan pembelanjaan apapun harus sepengetahuan Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab keuangan daerah. “Jadi harus sepengetahuan kami dan harus diketahui kalau perlu kami menilai karena pengeluaran-pengeluaran yang bisa ekstra, lebih bisa cepat itu harus mendesak dan penting,” tegas Bupati.

“Untuk menentukan penting dan mendesak tidak boleh pemakai anggaran itu yang menentukan, ada pihak lain dan saya perlu ketahui, saya menilai bahwa ini benar-benar penting atau tidak sehingga harus atas pengetahuan kami,” tambahnya.

Bupati Simplisius juga menghimbau kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah merencanakan  hal-hal yang bersifat inovatif sehingga Nagekeo dipandang  dan dianggap penting oleh daerah lain. Poin pentingnya adalah Nagekeo bisa dijadikan sebagai tempat belajar orang lain atau daerah lain ketika terciptanya inovasi baru. “Ini standar tapi saya punya mimpi kalau bisa dianggap penting oleh daerah lain artinya ada hal-hal tertentu yang orang lain tidak bisa kerja tapi mereka harus butuh kita,” kata Bupati.

Ia juga menghimbau dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN untuk  tetap mengedepankan etika dan kesantunan serta menjaga harkat dan martabat sebagai pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan ini meresahkan namun harus diterima dan ini situasi yang tidak bisa terhindarkan. Kondisi  kemampuan PAD yang sangat rendah sehingga perlu disikapi secara bijak melalui skema khusus agar anggaran yang telah di efisiensi  bisa dikembalikan. “Untuk itu perlu disiapkan data dukung berupa database sebagai dasar utama untuk melakukan konsultasi dengan Kementrian,” ujar Wabup Gonzalo.

Selanjutnya terkait dengan  program 100 hari kerja Wabup Gonzalo berharap  quick win sebuah rangkaian inisiatif yang dirancang untuk segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat yakni peningkatan kualitas kebijakan publik, karena itu program 100 hari kerja ini dijadikan  fondasi awal yang akan terus dilanjutkan dan diperkuat seiring dengan berbagai program lain yang telah dirancang. “Masalah banjir dan sampah di hulu maupun hilir menjadi perhatian untuk dilakukan penanganan secara tepat. Selain penanganan sampah, rencana pencetakan lahan baru juga akan dilakukan,” kata Wabup.

“Selain itu, untuk program makan bergizi gratis dilakukan berdasarkan skema yang diterbitkan dari pusat. Akan tetapi kita menyiapkan bahan pendukung lainnya berupa bahan lokal seperti ketersediaan hortikultura, sayur dan buah buahan,” tambahnya. (Dokpim/Prokopim)