Mbay, nagekeokab.go.id— Rapat koordinasi bersama Non Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  dilaksanakan di ruang kerja Wakil Bupati Nagekeo dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat Setda Nagekeo Drs. Imanuel Ndun, M.Si (Rabu,19 Maret 2025).

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan guna merumuskan kolaborasi yang kuat dan berkualitas dalam merencanakan dan mengimplementasikan program Yayasan/Lembaga/NGO yang berkarya di wilayah Kabupaten Nagekeo guna sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Wabup Gonzalo mengatakan  rapat ini penting untuk dilaksanakan dalam upaya kolaborasi dan sinergitas antara program kerja pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang saling bersinggungan dengan harapan bisa terjalin kolaborasi dan sinergitas dalam membangun Kabupaten Nagekeo. Pertemuan ini guna membahas masing-masing program NGO dan menyelaraskan dengan program dan kegiatan pemerintah saat ini. “Ini bukan soal siapa yang lebih banyak berbuat apa? Tidak. Akan tetapi lebih pada bagaimana kita lakukan kolaborasi dan sinergitas yang baik demi pembangunan Nagekeo ke depannya,” ujar Wabup.

Lanjut  dikatakan Wabup sejatinya kehadiran NGO di Nagekeo mendukung kerja-kerja Pemerintah dalam rangka membangun daerah dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan program-program kerja yang sudah dijalankan. “Kehadiran NGO ini sebetulnya menguntungkan kita, sehingga hari ini kita coba panggil rapat koordinasi untuk bagaimana berkolaborasi dengan program pemerintah baik itu dari aspek implementasi program maupun pemetaan wilayah” jelas Wabup Gonzalo.

Wabup pada kesempatan itu juga menggambarkan kondisi daerah baik dari aspek ketersediaan anggaran  dalam APBD Tahun Anggaran 2025 maupun program-program kerja pemerintah yang termuat dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030.  Dijelaskan Wabup terkait program 100 hari kerja, ada tiga hal yang harus segera dilakukan yakni jalan, air dan listrik yang mana ketiga hal tersebut ditetapkan sebagai program super prioritas karena dianggap darurat dan harus terselesaikan. “Dalam pertemuan ini kita sampaikan semua sehingga NGO bisa mengetahui rencana kerja jangka pendek, menengah maupun rencana kerja jangka panjang,” ujar Wabup.

Kepada NGO masing- masing memaparkan program kerja dan kegiatan yang dilakukan selama ini diantaranya Plan Indonesia,  Wahana Visi Indonesia, Yayasan Bambu Lestari, Land Desa, Wise Wash, Mitra Tani Mandiri, Care Indonesia, Yayasan Puge Figo, Yayasan Pelihara, Bridge Nagekeo, Yayasan Tana Nua, Wadah Foundation, Inovasi, Momentum.

Dari pemaparan yang ada, menurut Wabup Gonzalo, NGO meminta peran pemerintah terkait kebijakan yang selaras dengan program-program kerja mereka di sektor pemberdayaan baik itu pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM. Kemudian NGO juga berharap ada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor-sektor kemakmuran seperti PPL di bidang pertanian. “NGO juga meminta pemerintah menjadi koordinator untuk konsolidasi sehingga kita putuskan kalau bisa ada sekber. Tugas kita di Pemerintah nantinya ketika misalnya mereka mau mengembangkan tentang air bersih kita pertemukan dengan PUPR, kalau holtikultura berarti dengan Pertanian sehingga tidak tumpang tindih” jelas Wabup Gonzalo.

Wabup kembali menekankan pentingnya database yang saat ini data Nagekeo sendiri dinilai masih bersifat sporadis, belum begitu valid dan detail merangkum dalam Nagekeo Satu Data. “Kelemahan kita soal data yang masih bersifat sporadis, tidak  diinput dalam sistem, yang masih tercecer,” ungkap Wabup.

Ia menegaskan bahwa pertemuan bersama NGO tersebut murni inisiatif Pemerintah, memandang penting NGO sebagai mitra yang harus digandeng dalam menyukseskan program-program kerja kedepan. “Pada intinya adalah pertemuan hari ini bersama teman-teman NGO ini adalah soal sinergitas program jadi bukan hanya karena dampak efisiensi anggaran, akan tetapi saya rasa teman-teman NGO juga paham bahwa daerah juga menemui kesulitan” ujar Wabup Gonzalo. (Dokpim/Prokopim)